Perkembangan teknologi informasi memudahkan akses terhadap beragam aplikasi digital, perangkat lunak profesional, serta karya kreatif bernilai tinggi. Sayangnya, kemudahan akses tersebut kerap diiringi maraknya pemakaian aplikasi bajakan, instalasi lisensi palsu, hingga peretasan software berbayar tanpa izin dari pemilik sah. Banyak kalangan beranggapan bahwa karya digital non-fisik bebas digunakan tanpa memikirkan aspek kehalalan hak kepemilikan cipta dalam syariat.

Tinjauan Hukum Pembajakan Software dalam Syariat Islam

Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum pembajakan software termasuk perbuatan terlarang karena mengambil hak milik orang lain tanpa keridhaan penciptanya. Islam memandang hak kekayaan intelektual sebagai harta sah (*maal*) yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dihormati sebagaimana halnya harta fisik konvensional. Menggunakan atau mendistribusikan salinan software ilegal hakikatnya merupakan tindakan memakan harta sesama secara batil sebagaimana firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Perlindungan Hak Cipta Digital Mewujudkan Keadilan Muamalah

Praktik pembajakan digital menimbulkan kerugian nyata (*dharar*) bagi para programmer, pengembang sistem, dan perancang aplikasi yang telah mencurahkan waktu serta tenaga intelektual mereka. Prinsip syariah secara tegas melarang segala bentuk aktivitas muamalah yang mendatangkan bahaya dan merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam meletakkan kaidah universal dalam muamalah melalui sabda beliau yang agung:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat kemudharatan (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh pula membalas dengan kemudharatan (merugikan orang lain).” (HR. Ibnu Majah no. 2340).

Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Organisasi Kerjasama Islam (OKI) nomor 43 tahun 1988 juga menegaskan bahwa hak cipta dan paten ciptaan dilindungi penuh oleh syariat sehingga pelanggarannya tergolong kezhaliman.

Memilih perangkat lunak berlisensi resmi atau beralih ke aplikasi sumber terbuka (*open source*) yang legal merupakan wujud nyata menjaga keberkahan rezeki dan integritas muamalah seorang mukmin.

(za/red)